Menu

Mode Gelap
Ratusan ASN di Aceh Jaya Belum Terima Gaji Ulama dan Pj Bupati Aceh Jaya Bahas Penguatan Kemandirian Dayah Dua Oknum Anggota Polda Aceh Ditangkap, Ini Kasusnya Saat Proses Sortir, Panwaslih Aceh Jaya Temukan 137 Surat Suara Rusak Pemkab Aceh Jaya Buka Uji Kompetensi Pejabat Tinggi Pratama

Opini · 4 Aug 2025 07:51 WIB ·

BUMD dan Upaya Kemandirian Ekonomi Aceh Jaya


 Irfan, S. Fil.I (Foto/Ist) Perbesar

Irfan, S. Fil.I (Foto/Ist)

“Pengelolaan BUMD tentu tidak semudah membalik telapak tangan, ada bebagai tantangan yang harus harus dihadapi dengan bijaksana, misalnya adanya intervensi politik terhadap perusahan atau BUMD yang dapat mempengaruhi output dari perusahan plat merah daerah tersebut”

Oleh: Irfan, S. Fil, I

Peralihan kekuasaan yang terjadi pasca pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, ikut mempengaruhi roda ekonomi dan hampir semua daerah yang bergantung pada keuangan negara tidak terkecuali Aceh Jaya, ikut terkena imbasnya.

Meskipun terus berupaya untuk berbenah dalam hal keuangan daerah, namun Aceh Jaya masih dapat dikatakan belum berhasil secara secara signifikan melepaskan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan penghasilan daerah yang masih minim, tentunya perlu upaya lebih maksimal untuk menggenjot potensi yang ada agar Penghasilan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat.

Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan menjadi salah satu potensi pemasukan bagi daerah dengan melakukan bebagai inovasi ekonomi. Aceh Jaya memiliki beberapa Badan Usaha Milik Daerah yang seharusnya menjadi motor peningkatan pemasukan bagi daerah, bukan sekedar pajangan belaka.

Pengelolaan BUMD tentu tidak semudah membalik telapak tangan, ada bebagai tantangan yang harus harus dihadapi dengan bijaksana, misalnya adanya intervensi politik terhadap perusahan atau BUMD yang dapat mempengaruhi output dari perusahan plat merah daerah tersebut.

Intervensi politik dapat diduga merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan BUMD, bukan hanya ada untuk skala kabupaten saja, bahkan tingkat nasional pun demikian.

Sebenarnya, intervensi politik tidaklah bermakna negatif, ibarat senjata dapat digunakan untuk hal yang membuat keadaan lebih baik dan dapat juga mengarah kepada kemudharatan. Disinilah butuh kebijaksanaan dalam pengelolaan BUMD agar dapat memberikan output yang maksimal.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penuh dalam hal mensuport serta mengawasi pengelolaan BUMD. Dengan demikian, tanggung jawab keberhasilan tidak hanya dibebankan pada pengelola. Seperti kata “Bang Napi” sosok yang selalu tayang di akhir program berita TV swasta di era 2000-an, Jika ” Kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! ”

Penguatan BUMD bukan hanya soal kuantitas, tapi memperbaiki tata kelola. profesionalitas harus dikedepankan bukan sekadar titipan politik, _minimal berimbang_ Pemerintah daerah mesti berani membuka ruang investasi strategis, melibatkan masyarakat lokal, akademisi serta menetapkan target bisnis yang realistis dan berdampak. Jika dikelola dengan serius, BUMD bisa menjadi solusi untuk menyerap tenaga kerja lokal, menekan ketergantungan terhadap APBK, dan membuka peluang usaha baru.

Menentukan Sektor Unggulan

Aceh Jaya juga perlu menentukan sektor unggulan yang bisa dikelola langsung oleh BUMD, misalnya pengelolaan hasil laut, pengolahan hasil pertanian lokal, atau pengelolaan kawasan wisata. BUMD bisa bermitra dengan investor swasta untuk membangun skema bisnis yang saling menguntungkan, tanpa harus kehilangan kendali atas aset daerah. Hal ini telah dibuktikan oleh sejumlah daerah di Indonesia, seperti Banyuwangi dan Bantaeng, yang sukses mengembangkan BUMD karena adanya keberanian dalam berinovasi dan membuka ruang kolaborasi.

Hilirisasi sawit merupakan sektor yang sangat menjanjikan, dimana selama ini Aceh Jaya hanya fokus pada penjualan TBS saja dan Crud Pam Oil (CPO). Dan banyak produk turunan lainnya yang dapat menghasilkan pundi-pundi untuk mengisi keuangan daerah.

Keindahan alam Aceh Jaya merupakan nikmat Allah swt yang masih belum tergali dan terkelola dengan baik.

Jika Aceh Jaya serius ingin lepas dari ketergantungan pada dana transfer pusat, maka penguatan BUMD adalah keharusan, bukan pilihan. BUMD yang sehat dan produktif bukan hanya akan memperkuat ekonomi daerah, tapi juga menjadi simbol kemandirian dan kepercayaan diri pemerintah daerah dalam membangun masa depan, Semoga.

  • Penulis merupakan Wakil Sekretaris DPD KNPI Aceh Jaya Bidang dan Pengembangan
Artikel ini telah dibaca 73 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Poligami Tanpa Izin Istri Bukan Sekadar Persoalan Rumah Tangga

21 January 2026 - 10:29 WIB

Menakar Peluang Salem di Pilkada Aceh Jaya 

7 September 2024 - 11:32 WIB

Trending di Opini