Banda Aceh (AJP) – Aktivis perempuan Aceh, Yulindawati, menyampaikan kecaman keras terhadap kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat marginal di ibu kota provinsi tersebut.
Dalam pernyataannya, Yulindawati menyoroti penggunaan anggaran yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal dan situasi bencana yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh justru menggelar perayaan ulang tahun kota yang dinilai menghabiskan anggaran hingga mencapai sepuluh miliar rupiah.
“Kami melihat adanya ketidaktepatan prioritas. Saat masyarakat di beberapa daerah sedang menghadapi bencana, Wali Kota Banda Aceh malah menyelenggarakan acara yang terkesan eksklusif, menghadirkan para pejabat, dan minim makna bagi masyarakat luas. Ini hanya seremonial, sekadar potong pita tanpa dampak nyata,” ujar Yulindawati.
Lebih lanjut, kelompok perempuan di Banda Aceh juga menilai kepemimpinan Wali Kota tidak berpihak kepada kelompok rentan dan marginal. Mereka menyebut kebijakan yang diambil belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat kecil.
Selain itu, Yulindawati mengungkap dugaan bahwa fokus pemerintah kota lebih diarahkan pada pencitraan di media sosial. Ia menyebut adanya indikasi perekrutan puluhan konten kreator untuk membangun citra kepala daerah.
“Kami mendapatkan informasi bahwa sekitar 40 orang konten kreator direkrut untuk membangun branding Wali Kota dan Pemerintah Kota Banda Aceh, dengan gaji mencapai Rp7 juta per orang. Ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah kondisi keuangan daerah,” tegasnya.
Tidak hanya itu, ia juga menyinggung dugaan frekuensi perjalanan luar negeri oleh Wali Kota yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Selain itu Pokir Dewan Kota Banda Aceh juga meningkat Drastis dari 40 Miliar menjadi 89 Miliar, sehingga ini di duga sebagai bentuk upaya tutup mulut anggota dewan terhadap kinerja walikota Banda Aceh yang selama ini tidak jelas dan tidak fokus pada pembangunan kota Banda Aceh.” pungkasnya
Informasi yang berkembang di kalangan Pemko Banda Aceh, banyak Dinas-dinas ikat pinggang karena tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan program, bahkan untuk pembelian ATK saja mereka harus menggunakan dana Pribadi, termasuk beberapa event kegiatan ibu walikota dan sampai hari ini tidak jelas kapan di rembes atau di ganti.” tambahnya.
Di tengah kondisi keuangan yang amburadul, walikota justru sibuk melakukan perjalanan dinas keluar kota dan luar negeri dan gencar melakukan event-event kegiatan hiburan yang di kerjakan oleh tim ses dan sama sekali tidak berdampak pada perubahan keuangan Kota Banda Aceh.” Tegas Yulinda.
“Kami meminta Kementerian Dalam Negeri tidak menutup mata terhadap kondisi ini. Harus ada evaluasi serius terhadap penggunaan anggaran dan arah kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh,” tambahnya.
Yulindawati berharap alim ulama jangan diam saat konser dan acara hura-hura yang diselenggarakan oleh pemerintahan kota malam diam tidak bersuara langtang, serta seniman dan budayawan diminta untuk terus bersuara untuk mengawal kebijakan pemerintah agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat, transparan, dan akuntabel.
