Banyuwangi (AJP) – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 10.323 sertipikat hasil Redistribusi Tanah di Gedung Olahraga (GOR) Tawang Alun di Kabupaten Banyuwangi, Selasa (30/04/2024).
Di hadapan ribuan masyarakat, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa sertipikat tanah benar sampai di tangan masyarakat. Pembagian sertipikat hasil Redistribusi Tanah ini adalah yang pertama dilakukan oleh presiden sejak diserahkan SK Biru pada akhir tahun 2023.
“Ini adalah Redistribusi Tanah yang paling besar di seluruh Indonesia, di Banyuwangi ini,” ujar Presiden RI yang disambut sorak-sorai seluruh masyarakat yang hadir.
Para penerima sertipikat kali ini berasal dari 17 desa di Banyuwangi yang mana sebelumnya masuk dalam kawasan hutan. Saat ini tanah tersebut sudah dilepaskan dan memiliki legalitas hak atas tanahnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sertipikat hasil Redistribusi Tanah di Gedung Olahraga (GOR) Tawang Alun di Kabupaten Banyuwangi, Selasa (30/04/2024) (Foto untuk AJP)
“Ada yang bekas lahan hutan, ada yang bekas HGU (Hak Guna Usaha). Semuanya sudah diserahkan kepada bapak dan ibu yang hadir semuanya,” ungkap Presiden Joko Widodo.
Sertifikat yang saat ini diterima masyarakat merupakan Sertifikat Tanah Elektronik pertama dari hasil Redistribusi Tanah di Indonesia. Dengan sertipikat ini diharapkan, tidak ada oknum yang bisa bermain dalam penentuan subjek Redistribusi Tanah.
“Kalau sudah pegang sertipikat, semuanya aman. Ini sertipikatnya ada. Luasnya ada, gambarnya di sini ada,” terang Joko Widodo seraya menunjukkan tampilan Sertipikat Tanah Elektronik.
Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 10.323 sertipikat hasil Redistribusi Tanah di Gedung Olahraga (GOR) Tawang Alun di Kabupaten Banyuwangi, Selasa (30/04/2024) (Foto untuk AJP)
Dengan Sertipikat Tanah Elektronik ini, seluruh data terekam dalam sistem secara transparan. Masyarakat juga tetap dapat memegang sertipikat berbentuk fisik dengan model yang lebih sederhana, namun tetap terjamin keamanannya.
“Ini penting, karena yang terjadi 10 tahun saya jadi presiden, setiap saya ke daerah isinya hanya sengketa tanah. Urusan sengketa tanah. Urusan konflik tanah. Karena apa? Karena _panjenengan_ tidak punya sertipikat,” pungkas Presiden Joko Widodo.
Terkait sertipikat elektronik merupakan salah satu tugas utama dari Presiden RI kepada Menteri AHY saat dilantik 21 Februari 2024 lalu. Hingga April 2024, Kementerian ATR telah menerbitkan sebanyak 33.553 Sertipikat Tanah Elektronik dan 34.929 Buku Tanah Elektronik.
“Capaian tersebut akan terus kami akselerasi. Nantinya juga akan ditunjang dengan Kabupaten dan Kota, lengkap untuk mengimplementasikan penerbitan dokumen elektronik,”lapor Menteri AHY. (*)
