Calang (AJP) – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan keseriusannya dalam menangani konflik antara warga Desa Reuntang, Kecamatan Darul Hikmah, dan perusahaan kelapa sawit PT Makmur Inti Sawita (MIS) terkait pemblokiran akses jalan menuju area perkebunan oleh warga.
Pemblokiran jalan tersebut diduga dilakukan oleh pemilik lahan yang mengklaim memiliki hak atas jalan tersebut. Menindaklanjuti hal ini, Camat Darul Hikmah, Sayusi, telah memanggil pihak perusahaan dan aparatur Desa Reuntang untuk menggali informasi dan mencari solusi bersama.
“Kami bersama unsur Muspika hari ini telah memanggil pihak perusahaan dan aparatur desa untuk mengetahui pokok persoalannya. Dalam waktu dekat, kami juga akan memanggil warga yang melakukan pemagaran,” ujar Sayusi saat dikonfirmasi, Jumat (4/7/2025).
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Aceh Jaya, T. Reza Fahlevi, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah mengirimkan undangan resmi kepada berbagai pihak, termasuk camat, perusahaan, aparat desa, dan warga, untuk hadir dalam pertemuan penyelesaian yang akan digelar pada Senin mendatang di Kantor Bupati.
“Kami ingin semua pihak duduk bersama untuk mendengarkan langsung persoalan yang terjadi. Pemerintah hadir sebagai penengah dan ingin menciptakan solusi damai yang tidak merugikan siapa pun,” ungkap Reza melalui sambungan telepon di Jakarta.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah dalam penyelesaian kasus ini. Namun, jika tidak ditemukan titik temu, maka jalur hukum akan ditempuh sebagai upaya terakhir.
“Kami ingin memberikan kepastian hukum dan rasa nyaman, baik bagi masyarakat maupun bagi investor yang berusaha di Aceh Jaya,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Jaya, Dahrial Saputra, mengatakan bahwa Pemkab telah menindaklanjuti arahan Sekda dengan mempersiapkan pertemuan semua pihak terkait.
“Insyaallah Senin ini semua pihak, termasuk camat, perusahaan, aparatur desa, Kabid Pertanahan, serta perwakilan masyarakat akan diundang ke Kantor Bupati untuk menelusuri akar masalah secara terbuka,” kata Dahrial.
Pemkab Aceh Jaya berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan, serta meredam potensi konflik yang lebih luas di kemudian hari. (Adv)
