Calang (AJP) – Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., M.A.P., menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh Syahrawi Munthe dalam rangka memperkuat kerja sama dan hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Bupati Aceh Jaya, Senin (5/10/2026), dengan membahas sejumlah isu strategis terkait pengelolaan keuangan daerah, transfer ke daerah (TKD), penguatan kapasitas fiskal, hingga alternatif sumber pembiayaan pembangunan.
Bupati Aceh Jaya, Safwandi, mengatakan sinergi dengan KPPN Meulaboh memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Koordinasi dan sinergi dengan KPPN sangat penting bagi kami, terutama dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan optimal sekaligus mampu mendukung program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Safwandi.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, serta memperkuat kapasitas fiskal agar ruang pembiayaan pembangunan tetap terjaga.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Aceh Jaya dan KPPN Meulaboh juga membahas pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Salah satu opsi yang menjadi pembahasan adalah wacana pengalihan pembiayaan gaji PPPK dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pembahasan mengenai skema pembiayaan gaji PPPK menjadi bagian penting dalam upaya menjaga ruang fiskal daerah agar tetap sehat dan mampu membiayai program prioritas pembangunan,” kata Safwandi.
Sementara itu, Kepala KPPN Meulaboh Syahrawi Munthe menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD).
“Pemda Aceh Jaya merupakan salah satu pemerintah daerah di Aceh yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan TKD,” ujar Syahrawi.
Ia mengatakan capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui pengelolaan fiskal yang efektif, efisien, transparan, serta berorientasi pada hasil pembangunan.
KPPN Meulaboh, kata Syahrawi, juga terus memperkuat perannya sebagai financial advisor dan regional chief economist untuk memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah, termasuk dalam mengidentifikasi potensi ekonomi unggulan daerah.
“Potensi ekonomi unggulan daerah perlu terus diidentifikasi dan dikembangkan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah,” katanya.
Selain monitoring dan evaluasi penyaluran TKD, pertemuan tersebut membahas berbagai sumber pembiayaan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Aceh Jaya.
Terkait pembiayaan gaji PPPK, wacana pengalihan beban pembayaran melalui APBN dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi tekanan terhadap APBK sekaligus menjamin kelancaran pembayaran hak para PPPK. Namun, penerapannya tetap bergantung pada kebijakan dan ketentuan pemerintah pusat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh Jaya H. Masri, S.E., M.Si., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya, Inspektur Inspektorat Aceh Jaya, Kepala Dinas PUPR Aceh Jaya, serta Kepala DPMPKB Aceh Jaya.
Pemkab Aceh Jaya berharap penguatan hubungan kelembagaan dengan KPPN Meulaboh dapat terus berlanjut, khususnya dalam pengelolaan fiskal, optimalisasi TKD, pengembangan potensi ekonomi, serta penyusunan strategi pembiayaan pembangunan daerah.
Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memperkuat kemampuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam membiayai program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
