Aceh Jaya (AJP) – Bupati Aceh Jaya, Safwandi menerima kunjungan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh, Syahrawi Munthe ruang kerjanya, Senin (5/10/2026).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kerja sama dan hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu, keduanya membahas sejumlah isu strategis terkait pengelolaan keuangan daerah, Transfer Ke Daerah (TKD), penguatan kapasitas fiskal, hingga alternatif sumber pembiayaan pembangunan.
Safwandi mengatakan sinergi dengan KPPN Meulaboh memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Koordinasi dan sinergi dengan KPPN sangat penting bagi kami, terutama dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan optimal sekaligus mampu mendukung program pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Jaya terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, serta memperkuat kapasitas fiskal agar ruang pembiayaan pembangunan tetap terjaga.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Aceh Jaya dan KPPN Meulaboh juga membahas pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Salah satu opsi yang menjadi pembahasan adalah wacana pengalihan pembiayaan gaji PPPK dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pembahasan mengenai skema pembiayaan gaji PPPK menjadi bagian penting dalam upaya menjaga ruang fiskal daerah agar tetap sehat dan mampu membiayai program prioritas pembangunan,” kata Safwandi.
Sementara, Kepala KPPN Meulaboh Syahrawi Munthe menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemkab Aceh Jaya dalam pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD).
“Pemkab Aceh Jaya merupakan salah satu pemerintah daerah di Aceh yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan TKD,” ujar Syahrawi.
Ia mengatakan, capaian itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui pengelolaan fiskal yang efektif, efisien, transparan, serta berorientasi pada hasil pembangunan.
KPPN Meulaboh, kata dia, juga terus memperkuat perannya sebagai financial advisor dan regional chief economist untuk memberi pendampingan kepada pemerintah daerah, termasuk dalam mengidentifikasi potensi ekonomi unggulan daerah.
“Potensi ekonomi unggulan daerah perlu terus diidentifikasi dan dikembangkan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah,” kata Syahrawi.
Selain monitoring dan evaluasi penyaluran TKD, pertemuan tersebut juga membahas berbagai sumber pembiayaan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Aceh Jaya.
Terkait pembiayaan gaji PPPK, wacana pengalihan beban pembayaran melalui APBN dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi tekanan terhadap APBK sekaligus menjamin kelancaran pembayaran hak para PPPK. Namun, penerapannya tetap bergantung pada kebijakan dan ketentuan pemerintah pusat.
Pertemuan juga turut dihadiri Sekda Aceh Jaya, Masri, Kepala BPKK, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas PUPR, serta Kepala DPMPKB Aceh Jaya.
Pemkab Aceh Jaya berharap penguatan hubungan kelembagaan dengan KPPN Meulaboh dapat terus berlanjut, khususnya dalam pengelolaan fiskal, optimalisasi TKD, pengembangan potensi ekonomi, serta penyusunan strategi pembiayaan pembangunan daerah.
Sinergi ini juga diharapkan mampu menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memperkuat kemampuan Pemkab Aceh Jaya dalam membiayai program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
