Banda Aceh (AJP) – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut bersama Pemerintah Aceh dan Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah SPBU di Banda Aceh, Kamis, 30 Juli 2026.
Hal ini sebagai upaya memperkuat pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) sekaligus memastikan distribusi energi kepada masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kanit 2 Subdit Ekonomi Ditintelkam Polda Aceh, AKP Edi Muliadi, Kasubdit I Ditreskrimsus, Kompol Sofyan, Kabid Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dian Budi Dharma, serta Kabag SDA, Husaini.
Selain itu, turut hadir Kabid Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Disperindag Aceh, Munardi, serta Sales Area Manager Retail Aceh Pertamina Patra Niaga, Misbah Bukhori dalam sidak tersebut.
Dari hasil sidak, diketahui bahwa stok BBM di seluruh SPBU yang menjadi lokasi pemantauan dipastikan dalam kondisi aman dengan seluruh produk tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Tim gabungan juga memastikan seluruh SPBU telah menerapkan penggunaan QR Code dalam penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, tim gabungan turut menemukan sejumlah kendaraan yang sedang mengantre dan terindikasi sebagai kendaraan pelangsir.
Menariknya, saat pengawasan berlangsung, beberapa kendaraan tersebut memilih keluar dari antrean dan meninggalkan lokasi SPBU.
Kondisi tersebut berdampak pada antrean kendaraan yang kembali normal dan tidak lagi mengular hingga keluar area SPBU.
Kabid Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dian Budi Dharma mengatakan, pengawasan bersama ini merupakan langkah penting untuk memastikan penyaluran BBM, khususnya BBM subsidi, berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Pemerintah Aceh terus mendorong pengawasan penyaluran BBM secara bersama-sama agar distribusi energi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
“Melalui sinergi ini, kami berharap penyaluran BBM subsidi semakin tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang berhak,” sambung Dian.
Sejalan dengan hal itu, Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Aceh, Kompol Sofyan menegaskan, aparat penegak hukum akan terus mendukung upaya pengawasan guna mencegah potensi penyalahgunaan BBM subsidi.
Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci dalam menciptakan penyaluran energi yang tertib dan sesuai aturan.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis dalam mencegah praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi,” katanya.
“Pengawasan bersama akan terus dilakukan sebagai langkah preventif, dan apabila ditemukan adanya pelanggaran, tentu akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” lanjut Sofyan.
Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Aceh dan aparat penegak hukum dalam menjaga penyaluran BBM di wilayahnya.
Menurutnya, sinergi yang terjalin menjadi bagian penting dalam memastikan distribusi energi berjalan lancar sekaligus meminimalisasi potensi penyalahgunaan di lapangan.
“Pertamina Patra Niaga berkomitmen memastikan penyaluran BBM, khususnya BBM subsidi dan penugasan, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Fahrougi.
“Sinergi bersama Pemerintah Provinsi Aceh dan aparat penegak hukum menjadi langkah penting dalam menjaga penyaluran BBM tetap tepat sasaran, sekaligus memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dalam memperoleh energi,” jelas dia.
Fahrougi menambahkan, Pertamina Patra Niaga akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Aceh, aparat penegak hukum, serta BPH Migas melalui pengawasan dan monitoring secara berkala terhadap penyaluran BBM di seluruh SPBU.
Kolaborasi tersebut merupakan wujud komitmen Pertamina dalam menjaga distribusi energi agar tetap aman, lancar, dan tepat sasaran, sehingga manfaat BBM subsidi dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya.
