Calang (AJP) – Wakil Bupati Aceh Jaya, Muslem.D, mengeluarkan ultimatum tegas terhadap pelaksanaan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayahnya.
Ia meminta seluruh kegiatan yang diusulkan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun 2024 dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar teknis.
Ultimatum tersebut disampaikan menyusul rampungnya rekap usulan rencana anggaran dan biaya kegiatan rehabilitasi pascabencana yang tertuang dalam dokumen resmi BPBK dan Dinas PUPR Aceh Jaya, tertanggal 10 Juli 2024.
Dalam dokumen tersebut, total anggaran yang diusulkan untuk tahun 2024 mencapai Rp15.253.621.000, meningkat 21,96 persen dibanding tahun 2022 yang hanya Rp12.506.989.000.
Wabup Aceh Jaya, Muslem.D menyatakan ada lima kegiatan utama yang diusulkan antara lain: Rehabilitasi pengaman tebing di Kecamatan Indra Jaya dengan volume 250 meter, senilai Rp6,9 miliar. Rehabilitasi jaringan irigasi di Alue Punti, Kecamatan Pasie Jaya, sepanjang 1.600 meter, senilai Rp1,76 miliar. Rekonstruksi tanggul pengaman tebing sungai di Krueng Sabee dengan volume 250 meter, senilai Rp2,37 miliar.
Selain itu, ia menambahkan, juga ada Rehabilitasi jaringan irigasi DAM di Gampong Pantee Cermen, Kecamatan Jaya sepanjang 30 meter, senilai Rp3,06 miliar. Dan rehabilitasi tanggul pengaman sungai di Gampong Pantee Cermen sepanjang 100 meter, senilai Rp1,14 miliar.
Wabup Muslem.D menegaskan agar seluruh pihak pelaksana proyek tidak mengabaikan kualitas pekerjaan dan memastikan pelaksanaan sesuai perencanaan paling lambat November 2025 harus diselesaikan oleh rekanan.
“Kami tidak ingin pekerjaan ini hanya sebatas formalitas anggaran. Jika tidak sesuai, akan kami evaluasi bahkan hentikan,” tegasnya. Kamis (24/7/2025)
Ia juga meminta agar pengawasan diperketat, baik dari dinas teknis maupun masyarakat, agar pelaksanaan kegiatan benar-benar memberi manfaat langsung bagi warga yang terdampak bencana.
” harapan kami semua pekerjaan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik agar kedepan ada kepercayaan dari Pemerintah pusat terhadap berbagai usulan dari daerah,” cetusnya.(Adv)
