Calang (AJP) – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mulai merumuskan strategi baru dalam mengantisipasi banjir tahunan yang kerap melanda wilayah pesisir barat Aceh. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi mitigasi bencana yang dipimpin Wakil Bupati Aceh Jaya, Muslem D, S.E., bersama Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Brigjen TNI M. Syech Ismet, S.E., M.Han, di ruang kerja Wakil Bupati, Rabu (22/10/2025).
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Juanda, S.Pd.I., M.Pd., serta Kepala Pelaksana BPBK Aceh Jaya. Diskusi berjalan intens, membahas langkah-langkah teknis penanganan banjir yang lebih terukur, mulai dari peningkatan sistem peringatan dini hingga penguatan kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana.
Muslem D menekankan bahwa pendekatan mitigasi bencana di Aceh Jaya tidak boleh lagi bersifat reaktif atau sekadar tanggap darurat. Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu bergerak berdasarkan data dan analisis risiko.
“Kita tidak bisa lagi menunggu banjir datang untuk bertindak. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang berbasis pencegahan, memetakan potensi risiko, dan memastikan kesiapan di setiap tingkatan pemerintahan,” ujar Muslem D.
Ia menyebutkan, Aceh Jaya memiliki sejumlah wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir hampir di sembilan Kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya. Faktor topografi, sedimentasi sungai, dan curah hujan ekstrem menjadi penyebab utama meluapnya aliran sungai yang berdampak pada pemukiman warga dan lahan pertanian.
Sementara itu, Brigjen TNI M. Syech Ismet menilai pentingnya sinkronisasi antara data kebencanaan daerah dengan sistem nasional BNPB untuk mempercepat pengambilan keputusan di lapangan.
“BNPB berkomitmen membantu Aceh Jaya memperkuat sistem mitigasi, baik melalui asistensi teknis, pembaruan peta risiko, maupun pelatihan bagi petugas lapangan dan relawan,” ujarnya.
Selain itu, BNPB juga mendorong Pemkab Aceh Jaya untuk memperkuat sistem informasi berbasis digital yang dapat memantau kondisi cuaca, debit sungai, serta laporan warga secara real time. Dengan sistem ini, peringatan dini bisa disampaikan lebih cepat kepada masyarakat.
Muslem menambahkan, hasil koordinasi tersebut akan ditindaklanjuti dengan rapat lintas dinas dan keterlibatan camat dalam waktu dekat. “Tujuannya agar setiap wilayah punya rencana kontinjensi sendiri, bukan hanya menunggu bantuan dari kabupaten,” katanya.
“Kita ingin setiap wilayah punya protokol siaga banjir yang jelas — siapa berbuat apa, kapan, dan dengan sumber daya apa. Itu kuncinya agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana,” kata Muslem.
Langkah koordinatif ini diharapkan menjadi awal dari sistem mitigasi bencana yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berfokus pada keselamatan masyarakat di seluruh Aceh Jaya. (Adv)
