Calang (AJP) – Ketua Pimpinan Wilayah Komite Peuralihan Aceh (KPA) Mereuhom Daya, Saifudin Johan mengecam keras adanya penghilangan bukti Pelanggaran HAM berat di Pidie.
Menurutnya, perataan bekas ‘rumoh gedong” di Pidie merupakan upaya menghilang situs sejarah yang pernah terjadi di saat pemerintah pusat menetapkan Aceh status sebagai Daerah Operasi Militer pada tahun 1989 sampai sampai tahun 1998.
Saifuddin menjelaskan, dalam kurun waktu yang panjang tersebut, tinggallah beberapa daerah yang tempatnya menyisakan bukti adanya pembantaian selama konflik berkecambuk di Aceh.
“Sejarah tersebut tak mungkin dilupakan oleh rakyat Aceh ,seperti simpang KKA, rumoh geudong, dan tragedi Beutong Ateuh. Disitulah tempat penyiksaan rakyat yang luar biasa dilakukan di waktu dulu” ujar Pria yang akrab disapa dengan sebutan Pang Sai tersebut, Senin (26/6/2023) di Calang.
“Kami atas nama KPA Mereuhom Daya mengutuk keras adanya perataan bekas ‘rumoh gedong” di Pidie. Disini kami tegaskan, jangan kelabui rakyat Aceh dengan menggantikan lokasi tersebut sebagai tempat pembagunan masjid karena aktivitas ini merupakan perbuatan nyata adanya indikasi upaya penghapusan bukti pelanggaran HAM di Aceh” lanjutnya
Saifuddin menambahkan, pemerintah jangan munafik atas apa yang pernah dilakukan kepada rakyat Aceh pada masa silam sehingga mencetuskan program yang terkesan memaksakan
“Kami menilai, program tersebut merupakan pembodohan bagi generasi Aceh tentang menghilangkan situs sejarah, seakan-akan pemerintah tidak pernah melakukan pelanggaran HAM berat di Aceh, sungguh miris” pungkasnya. (*)
