Menu

Mode Gelap
Ratusan ASN di Aceh Jaya Belum Terima Gaji Ulama dan Pj Bupati Aceh Jaya Bahas Penguatan Kemandirian Dayah Dua Oknum Anggota Polda Aceh Ditangkap, Ini Kasusnya Saat Proses Sortir, Panwaslih Aceh Jaya Temukan 137 Surat Suara Rusak Pemkab Aceh Jaya Buka Uji Kompetensi Pejabat Tinggi Pratama

News · 14 Mar 2024 07:25 WIB ·

Pegadaian CPS Keutapang dan Kejari Aceh Besar Teken MoU Pendampingan Bantuan Hukum


 Pegadaian CPS Keutapang dan Kejari Aceh Besar Teken MoU Pendampingan Bantuan Hukum Perbesar

Jantho (AJP) – PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Syariah (CPS) Keutapang melakukan penandatanganan MoU bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar, Kamis (14/3/2024).

Penandatanganan kerjasama tersebut berkaitan dengan penanganan hukum perdata dan tata usaha negara, sebagai upaya bantuan hukum jaksa kepada Pegadaian dalam menyelesaikan perkara.

Kajari Aceh Besar, Basril G mengungkapkan, pihaknya sebagai lembaga pemerintah non kementerian mengaku siap bekerjasama dengan Pegadaian CPS Keutapang.

“Nantinya kita akan memberikan pendapat hukum atau pendampingan hukum, audit hukum serta yang lainnya untuk membantu pihak Pegadaian,” ujarnya.

Basril juga berharap kerjasama ini berjalan secara konsisten dan dapat saling memberikan manfaat untuk kedua belah pihak, apalagi sesama instansi atau lembaga plat merah.

“Kita berharap bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak, khususnya bagi Pegadaian CPS Keutapang yang mungkin di kemudian hari mendapat gugatan atau sebagainya, bisa kita berikan bantuan hukum,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pegadaian CPS Keutapang, Ronald Fahrizan mengaku bahwa saat ini pihaknya memang membutuhkan pendampingan dari lembaga-lembaga hukum seperti kejaksaan.

Apalagi, kata Ronald, saat berhadapan dengan nasabah nakal yang terkadang tak membayarkan kewajibannya usai menggunakan atau meminjam dana di pegadaian.

“Kita bisa konsultasi dan lainnya terhadap permasalahan yang timbul ke depan, jadi kami minta saran dan bantuan hukum ke Kejari Aceh Besar sekaligus menertibkan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk bantuan penyelesaian perkara di bidang perdata,” kata dia.

“Selama ini permasalahan yang dihadapi seperti nasabah yang tidak membayar, sementara yang bersangkutan mampu bayar. Kalau memang ada itikad baik, pastinya kita akan tempuh cara lain,” pungkasnya.

Artikel ini telah dibaca 22 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Killa The Phia Bakal Manggung di Jerman

18 June 2024 - 08:45 WIB

APH Tutup Mata, Illegal Logging Masih Marak Terjadi di Babahrot

10 June 2024 - 07:44 WIB

Tindak Lanjut Surat Edaran, PWI Aceh Jaya dan KIP Jalin Kerjasama Sukseskan Pilkada 2024

5 June 2024 - 13:33 WIB

Peringati Haul Wali, DPW PA Aceh Jaya Gelar Doa Bersama

3 June 2024 - 16:00 WIB

Sahuti Edaran Mendagri untuk Pilkada Damai, Pengurus PWI Aceh Audiensi ke KIP

28 May 2024 - 10:37 WIB

WALHI Aceh Temukan Illegal Logging di Kawasan Hutan Mukim Krueng Bireuen

28 May 2024 - 08:32 WIB

Trending di News