Calang (AJP) – Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Aceh Jaya, Maimun Panga mengutarakan harapannya untuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait penetapan Penjabat (Pj) Bupati di kabupaten dengan julukan Bumoe Poe Teumeurehom tersebut.
“Jabatan Bupati Aceh Jaya masih berstatus Pelaksana Harian (Plh) setelah Pj Bupati lama, Dr. Nurdin dilantik sebagai Pj Walikota Tanggerang, Banten pada Selasa, 26 Desember 2023” ujar Maimun, Rabu (27/12/2023) di Calang.
Maimun mengungkapkan, untuk mengisi jabatan penjabat (Pj) bupati tersebut, semua pihak di Aceh Jaya berharap kedepannya ditetapkan putra daerah Aceh Jaya sebagai Pj bupati.
“Kami menilai, Mendagri sudah selayaknya menugaskan T Reza Fahlevi yang saat ini menjabat sebagai Plh Bupati Aceh Jaya menjadi Penjabat (Pj) Bupati sampai terpilihnya Bupati Aceh Jaya defenitif melalui pesta demokrasi di tahun 2024” ujar Maimun
Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Aceh Jaya, Maimun Panga (Foto AJP/Zahlul Akbar)
Sebab, lanjutnya, selain sebagai putra daerah, T Reza Fahlevi juga memenuhi syarat untuk jabatan Pj bupati, baik syarat pangkat atau eselon, hingga sosok figur pekerja yang diterima dengan baik oleh lapisan masyarakat di Aceh Jaya
“Beliau bekerja dengan sangat smart dan telah menduduki banyak jabatan di Pemerintahan Aceh Jaya, mulai dari Kabid, Kabag, Sekdis, Kadis, bahkan saat ini di usia yang masih sangat produktif beliau menjabat sekda dan sekaligus sebagai Plh Bupati” beber Maimun.
“Reza Fahlevi sudah sangat layak, saat kisruh terkait pengajuan nama calon Pj yang lalui, justru Reza Fahlevi masuk dalam dua rekom yang berbeda. Artinya, beliau diterima dengan baik dan diberikan kepercayaan untuk memimpin Aceh Jaya” tambahnya
Maimun berharap Mendagri, Tito Karnavian dapat mempertimbangkan dan menetapkan Reza Fahlevi sebagai Pj Bupati di Aceh Jaya
“Kami juga menegaskan, bukan berati kami anti jika Aceh Jaya dipimpin dari luar, namun peluang memajukan daerah bisa dilakukan oleh putra daerah, mengapa harus orang luar dan kami meminta agar persoalan penetapan ini tidak dipolitisasi yang berakibat akan kemunduran pembangunan daerah ke depan” pungkasnya (*)
