Jakarta (AJP) – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan burung merpati senilai Rp305 juta yang disebut berkaitan dengan rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Pengadaan tersebut tercatat dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan dimenangkan oleh Indoglobal Multi Karya.
Staf Investigasi ICW Azhim Syah mengatakan, temuan tersebut menjadi sorotan bukan semata karena nilai pengadaannya, melainkan karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang masih menjadi perhatian pemerintah.
“ICW menemukan adanya pengadaan burung merpati senilai Rp305 juta dalam rangka perayaan Kemerdekaan RI. Pengadaan dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara yang dimenangkan oleh Indoglobal Multi Karya,” ujar Azhim, dikutip Fajar.co.id, Jumat (21/8/2026).
ICW Telusuri Pengadaan Penanganan Bencana
Temuan mengenai pengadaan burung merpati tersebut tidak berdiri sendiri. ICW juga mengaku menelusuri penggunaan anggaran pemerintah untuk kebutuhan penanganan bencana pada tahun anggaran 2026.
Penelusuran dilakukan terhadap Kemensetneg dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Namun, Azhim mengatakan pihaknya tidak menemukan paket pengadaan yang berkaitan dengan penanganan bencana di kedua lembaga tersebut.
“Di saat yang sama ICW mencari realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hasilnya tidak ditemukan satu pun paket pengadaan,” ungkapnya.
Kondisi Bencana di Sejumlah Daerah Belum Pulih
ICW kemudian mengaitkan temuan tersebut dengan kondisi sejumlah wilayah yang masih menghadapi bencana maupun proses pemulihan.
Azhim mengakui bahwa perayaan kemerdekaan merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia. Namun, menurutnya, penyelenggaraan kegiatan tersebut tetap perlu mempertimbangkan kondisi anggaran negara dan kebutuhan masyarakat.
“Pengadaan ini kami nilai merupakan bagian perayaan HUT RI yang berlebihan karena dilakukan di tengah situasi anggaran negara mengalami efisiensi besar-besaran dan bencana besar di NTT, kebakaran hutan dan lahan yang masif di Kalimantan, serta perbaikan dan pemulihan yang belum tuntas pasca bencana besar di Aceh dan Sumatera,” tegasnya.
Azhim menegaskan, kritik ICW tidak semata-mata ditujukan pada nominal pengadaan sebesar Rp305 juta.
Menurutnya, persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana pemerintah menentukan skala prioritas dalam membelanjakan uang negara.
Ia menilai kebutuhan masyarakat dan situasi yang tengah dihadapi negara semestinya menjadi pertimbangan utama sebelum suatu anggaran direalisasikan.
“Persoalannya bukan semata pada nominal Rp305 juta, tetapi mencerminkan bagaimana pengelolaan anggaran pemerintah yang tidak berbasis skala prioritas dan tidak memandang aspek urgensi,” cetusnya.
Minta Anggaran Lebih Berpihak pada Kebutuhan Mendesak
ICW mengingatkan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan tetap dapat diselenggarakan. Namun, kegiatan yang bersifat seremonial dinilai tidak seharusnya mengesampingkan kebutuhan publik yang lebih mendesak.
Bagi ICW, kondisi keuangan negara dan berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran maupun bentuk belanja pemerintah.
“Perayaan kemerdekaan semestinya tidak menjadi alasan untuk menghamburkan anggaran. Terlalu banyak kebutuhan publik yang mendesak yang lebih membutuhkan keberpihakan anggaran,” pungkasnya. (Fajar.co.id)
