Banda Aceh (AJP) – Polresta Banda Aceh kembali mengungkap kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukumnya.
Pria berinisial MA (32), warga Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh diamankan usai menyerahkan diri ke Satreskrim Polresta Banda Aceh, Jumat, 21 Agustus 2026 sore kemarin.
Kasatreskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan, perkara ini dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/305/IV/2026/SPKT/Polresta Banda Aceh, tertanggal Rabu, 8 April 2026.
Korban merupakan anak berusia tiga tahun yang berdomisili di Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.
“Perkara ini kami tangani berdasarkan laporan yang disampaikan ibu korban. Penyidik kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut,” ujarnya, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Kasus tersebut terjadi pada bulan April lalu di sebuah toko emas di kawasan Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, damn diketahui setelah korban mengeluhkan rasa sakit pada bagian tubuhnya kepada ibunya.
“Ibu korban kemudian membawa anaknya untuk diperiksa ke bidan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet. Setelah itu, ibu korban menanyakan kepada anaknya mengenai apa yang terjadi,” ungkapnya.
Dari keterangan yang disampaikan korban kepada ibunya, polisi kemudian melakukan penyelidikan terhadap terlapor. Dalam perkembangan perkara, terlapor MA datang menyerahkan diri ke Satreskrim Polresta Banda Aceh.
“Yang bersangkutan awalnya diperiksa sebagai saksi. Setelah penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan hasil gelar tersebut, MA ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik melanjutkan pemeriksaan serta melakukan sejumlah langkah penyidikan, termasuk memeriksa saksi dan ahli, melakukan observasi, mengumpulkan alat bukti serta melengkapi administrasi perkara.
Polisi juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk proses hukum selanjutnya.
“Penyidikan masih terus kami lakukan, termasuk melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan JPU agar penanganan perkara ini dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
“Seluruh proses akan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan Pasal 49 jo Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,” pungkasnya.
