Menu

Mode Gelap
Ratusan ASN di Aceh Jaya Belum Terima Gaji Ulama dan Pj Bupati Aceh Jaya Bahas Penguatan Kemandirian Dayah Dua Oknum Anggota Polda Aceh Ditangkap, Ini Kasusnya Saat Proses Sortir, Panwaslih Aceh Jaya Temukan 137 Surat Suara Rusak Pemkab Aceh Jaya Buka Uji Kompetensi Pejabat Tinggi Pratama

Nasional · 15 Jun 2023 15:36 WIB ·

Tolak Permohonan, MK Putuskan Sistem Pemilu Tetap Terbuka


 Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan dan memutuskan sistem pemilu tetap dengan daftar terbuka. (CNN Indonesia/Safir Makki) Perbesar

Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan dan memutuskan sistem pemilu tetap dengan daftar terbuka. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta (AJP) – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka.
Dengan putusan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut, maka pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka.

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap hakim ketua Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di gedung MK, Jakarta, Kamis (15/6).

Mahkamah mempertimbangkan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem pemilu. Hakim konstitusi Sadli Isra mengatakan dalam setiap sistem pemilu terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya.

Sadli Isra menuturkan, menurut mahkamah, perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hingga hak dan kebebasan berekspresi.

Putusan ini diwarnai pendapat berbeda atau dissenting opinion dari satu hakim, yaitu hakim konstitusi Arief Hidayat.

Adapun permohonan uji materi diajukan pada 14 November 2022. MK menerima permohonan dari lima orang yang keberatan dengan sistem proporsional terbuka. Mereka ingin sistem proporsional tertutup yang diterapkan.

Dengan sistem proporsional tertutup, pemilih tidak bisa memilih calon anggota legislatif langsung. Adapun pemilih hanya bisa memilih partai politik, sehingga partai punya kendali penuh menentukan siapa yang duduk di parlemen.

Para pemohon terdiri dari Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP cabang Banyuwangi); Yuwono Pintadi; Fahrurrozi (Bacaleg 2024); Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jakarta Selatan); Riyanto (warga Pekalongan); dan Nono Marijono (warga Depok). Mereka memilih pengacara dari kantor hukum Din Law Group sebagai kuasa.

Dari seluruh paprol di DPR, hanya PDIP yang ingin sistem proporsional tertutup diterapkan. Sementara parpol lainnya meminta agar MK tidak mengubah sistem pemilu.

Mayoritas partai politik menegaskan sistem pemungutan suara yang dipakai dalam pemilu adalah kewenangan pembuat undang-undang yakni presiden dan DPR. Karena itu, mereka merasa MK tidak berwenang untuk mengubahnya lewat putusan uji materi. (pop/tsa)

Sumber: cnnindonesia.com

Artikel ini telah dibaca 33 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Pastikan Target Prioritas Tercapai, Kementerian ATR Beri Pembinaan ke Satker Kanwil BPN Aceh

13 May 2024 - 15:34 WIB

Menteri AHY Bertolak ke Sulut, Cek Tanah Calon Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang

5 May 2024 - 11:12 WIB

Menteri AHY Dampingi Presiden Jokowi Serahkan 10.323 Sertipikat Tanah

2 May 2024 - 04:56 WIB

Muzakarah ke- 8 MPTTI tingkat Asean Dibuka di Ternate

18 November 2023 - 02:05 WIB

KPU: Pemasangan CCTV yang Terkoneksi dengan Polres Bukan Hal Janggal

12 November 2023 - 09:32 WIB

Partai Perindo dan PPP Nilai Positif Patroli TNI-Polri di Kota Surakarta

10 November 2023 - 13:12 WIB

Trending di Nasional