Jakarta (AJP) – Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah akan menerapkan pengelolaan anggaran sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo.
Hal itu diungkapkan saat hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Balai Sidang Jakarta Convensional Center (JCC), Jakarta, Senin (6/5/2024).
“Seperti yang dikatakan Bapak Presiden, harus sinkron, dengan begitu kita akan melakukannya demi kepentingan rakyat di Aceh,” katanya.
Begitupun dengan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. Pihaknya akan memantau secara menyeluruh saat merealisasi anggaran.
Tujuannya, kata Bustami, agar tidak ada anggaran negara yang meleset dari apa yang diharapkan.
“Pada intinya kita sangat sepakat tidak ada satu rupiah pun uang meleset selain untuk kepentingan rakyat,” ucapnya.
“Anggaran yang diamanahkan untuk dikelola akan kita kelola dengan baik sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ungkap Bustami.
Sebelumnya, dalam Musrenbangnas itu Presiden Jokowi dalam arahannya meminta para pejabat daerah untuk berhati-hati dalam menyusun fiskal dan anggaran yang direncanakan.
“Jangan sampai ada satu rupiah pun uang yang meleset dari rencana yang sudah kita buat dalam pembahasan Musrenbangnas ini,” kata Jokowi.
Begitupun dengan skala prioritas. Ia mengimbau agar memprioritaskan apa yang telah direncanakan dan juga semua pihak dihimbau untuk berhati-hati dalam pengelolaan fiskal dan anggaran.
Rupiah yang direalisasikan juga diharapkan tidak meleset dari rencana yang dibuat di awal.
“Kita tahu saat ini semua negara takut dengan kenaikan harga minyak dan bunga pinjaman, karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban terhadap fiskal akan besar, sekali lagi, kita harus hati-hati mengelola setiap rupiah yang kita miliki,” ungkapnya.
Saat ini pemerintah telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, bahkan Rencana Kerja Pemerintah. Akan tetapi yang belum ada adalah sinkronisasi.
“Oleh sebab itu sinkronisasi penyusunan RKP tahun 2025 harus berdasarkan prinsip, sekali lagi, programnya harus in line, harus seirama, jangan sampai pusat ke kanan dan daerah ke kiri, kehilangan kita, akan kehilangan, semuanya harus in line, semuanya harus seirama, misalnya pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah malah mengkonversi sawah menjadi property, ngak sinkron namanya,” jelasnya.