Jakarta (AJP) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau calon lahan relokasi warga pengungsi terdampak erupsi Gunung Ruang di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, Minggu (05/05/2024)
Perjalanan ini dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta pada (03/05) kemarin.
“Saat ini, ada 301 keluarga yang akan segera direlokasi karena memang mereka selama ini berpenghidupan di sekitar Gunung Ruang yang berpotensi terdampak secara langsung dari erupsi, sehingga keputusan pemerintah dalam rapat terbatas yang dipimpin Bapak Presiden Joko Widodo, kita ingin merelokasi masyarakat tersebut agar lebih aman,” ujar Menteri AHY sebelum meninggalkan Jakarta.
AHY menjelaskan, sebelumnya Pemerintah sudah menetapkan Desa Modisi ini sebagai lahan relokasi, baik untuk permukiman warga pengungsi.
“Saya ingin meyakinkan apakah lahan yang dipersiapkan di Bolaang Mongondow Selatan ini sudah siap, statusnya sudah _clean and clear_ karena kita berharap relokasi ini segera bisa dilakukan,” ujarnya
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers saat berada di Bandara Gorontalo, Sulawesi Utara bertolak ke Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meninjau calon lahan relokasi warga pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Ruang, Minggu (05/05/2024) (Foto untuk AJP)
AHY mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sulut akan membebaskan tanah di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi tempat relokasi. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN bertugas memastikan tanah di lokasi relokasi tersebut berstatus clean and clear
“Setelah semua syarat administrasi pertanahan terpenuhi, barulah pembangunan hunian masyarakat bisa dilakukan” lanjutnya
Menteri ATR/Kepala BPN berkomitmen untuk mempercepat proses administrasi pertanahan tersebut agar relokasi dan pembangunan infrastruktur bagi warga pengungsi bisa segera dilakukan.
“Pemerintah harus segera hadir untuk memastikan masyarakat yang terdampak itu mendapatkan kepastian. Kita harus memberikan rasa aman, rasa kepastian kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa segera kita tindaklanjuti dengan langkah-langkah selanjutnya,” tutupnya (*)
