Aceh Selatan (AJP) – Wacana menjadikan sekolah sebagai lokasi dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan dari Gerakan Aktivis Muda Aceh (GAMA).
Zulfikri dari GAMA menilai sekolah seharusnya tetap difokuskan sebagai tempat belajar mengajar, bukan dijadikan pusat kegiatan memasak sekaligus distribusi makanan.
Menurutnya, penempatan dapur MBG di lingkungan sekolah berpotensi mengganggu proses belajar siswa maupun aktivitas guru.
Selain persoalan waktu, keberadaan aktivitas dapur juga dinilai dapat menimbulkan berbagai gangguan yang berpengaruh terhadap konsentrasi peserta didik.
“Jika ditempatkan di sekolah dikhawatirkan tidak maksimal. Sekolah seharusnya tetap difokuskan sebagai tempat belajar mengajar,” ujar Zulfikri.
Ia menjelaskan, aktivitas memasak di sekolah dapat menimbulkan suara, asap, lalu lalang pekerja, hingga aktivitas distribusi makanan.
Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi memecah konsentrasi siswa dan mengganggu proses pembelajaran.
“Harus dipikirkan dampaknya. Bisa mengganggu jam belajar, kemudian perlu pengawasan yang ketat terkait standar kebersihan dan gizi,” tegasnya.
Zulfikri menilai pelaksanaan MBG sebaiknya tetap mengoptimalkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah berjalan dan memiliki sistem pengelolaan serta pengawasan.
Menurutnya, dapur SPPG yang beroperasi dengan baik semestinya memiliki standar operasional prosedur (SOP), tenaga ahli gizi, juru masak, serta mekanisme pengawasan yang memadai.
Komponen tersebut, kata Zulfikri, penting untuk menjaga kualitas makanan, higienitas, keamanan pangan, sekaligus memastikan kandungan gizi sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Ia mencontohkan SPPG Suak Bakong, Kecamatan Kluet Selatan, Aceh Selatan, sebagai salah satu dapur MBG yang menurutnya dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan sistem pelaksanaan program di daerah.
“Masak makanan sebaiknya difokuskan pada dapur SPPG yang sudah berjalan dan memiliki sistem. Kita bisa melihat contoh SPPG Suak Bakong di Kluet Selatan. Yang terpenting bagaimana sistem pengawasan, standar kebersihan, tenaga gizi dan proses distribusinya benar-benar dijalankan dengan baik,” jelas Zulfikri.
Ia menilai, apabila kegiatan memasak dan penyediaan makanan dialihkan ke masing-masing sekolah, sistem pengawasan justru berpotensi menjadi tidak seragam.
Tidak semua sekolah, kata dia, memiliki sumber daya manusia yang memahami standar gizi, keamanan pangan, maupun prosedur pengolahan makanan dalam skala besar.
“Kalau diserahkan ke sekolah, pengawasan bisa menjadi tercerai-berai. Tidak semua sekolah memiliki tenaga yang memahami standar gizi dan keamanan pangan,” ujarnya.
Selain persoalan pendidikan dan keamanan pangan, Zulfikri juga menyoroti dampak ekonomi apabila dapur MBG dipusatkan di sekolah.
Ia mengingatkan bahwa para pengelola SPPG telah mengeluarkan investasi untuk menyiapkan fasilitas, peralatan dapur, tenaga kerja, hingga membangun jaringan pemasok bahan pangan.
Jika kebijakan tersebut kemudian dialihkan sepenuhnya ke sekolah, investasi yang telah dikeluarkan para pengelola SPPG berpotensi tidak termanfaatkan secara optimal.
“Jika dipusatkan di sekolah, tentu harus dipikirkan juga nasib pemilik dapur SPPG yang sudah berjalan. Mereka sudah mengeluarkan investasi dan menyerap tenaga kerja,” katanya.
Menurut Zulfikri, keberadaan SPPG juga memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat karena membuka ruang kemitraan bagi pengusaha lokal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Mereka dapat terlibat dalam penyediaan bahan pangan, kebutuhan dapur, tenaga kerja, transportasi, hingga berbagai kebutuhan pendukung operasional SPPG.
“Ini bukan hanya soal makan. Ada rantai ekonomi masyarakat yang ikut bergerak. Jangan sampai kebijakan untuk memperluas program MBG justru mengorbankan pelaku usaha lokal yang sudah terlibat,” ujarnya.
GAMA berharap pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan kebijakan mengenai lokasi dapur MBG.
Menurut dia, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari kualitas gizi, keamanan pangan, efektivitas pengawasan, keberlangsungan pendidikan, serta dampak ekonominya terhadap masyarakat.
“Program MBG merupakan program yang baik dan harus kita dukung. Tetapi pelaksanaannya juga harus dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan. Jangan sampai demi mengejar percepatan, aspek pendidikan, keamanan pangan dan keberlangsungan usaha masyarakat justru terabaikan,” pungkas Zulfikri.
