Banda Aceh (AJP) – Komunitas Sadar dan Taat Hukum (Kostum) menggelar dialog interaktif tentang carut marut pencalonan Pilkada Aceh, yang sering terjadi karena faktor internal partai, dan adanya rivalitas antar figur politik.
Bertajuk “Carut Marut Pencalonan Gubernur Aceh, Adakah Rival Muzakir Manaf?”, dialog ini menghadirkan tiga narasumber, masing-masing sejarawan, yakni Dosen Fisip Universitas Syiah Kuala, Effendi Hasan, Dosen Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, M Akmal, serta Direktur Executive Katahati Institute, Raihal Fajri.
M Akmal meminta carut marut mengenai pencalonan Gubernur Aceh agar dihentikan. Sebab, menurutnya hal itu bagian dari hasutan politik.
“Jadi kenapa carut marut itu terjadi, karena ada yang mengangkat. Misalnya muncul Baliho Bustami sebagai calon gubenur, ini membuat dampak dan reaksi dari unsur masyarakat yang menganggap dia tidak netral. Padahal kita tahu bahwa Bustami tidak melanggar Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” katanya.
Menurut Akedemisi dari Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe ini, Bustami Hamzah sangat berpeluang untuk maju sampai hari terakhir pendaftaran.
“Kalau dilihat dari SE Mendagri itu, Menteri bisa melantik Pj Gubernur yang baru satu hari sebelum pendaftaran. Jadi ini kesempatan dimana pun Pj Gubernur di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Diketahui, dalam surat edaran tersebut bahwa pejabat (Pj) kepala daerah dan atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin maju di Pilkada 2024 agar mengundurkan diri 40 hari sebelum pendaftaran calon.
Akmal juga menjelaskan, Bustami tidak melanggar SE tersebut karena tidak ada sanksi di SE itu. Untuk itu, sebut saja Akmal, dalam konteks pencalonan gubernur, maka tak bisa disalahkan.
“Lalu kenapa muncul baliho? Baliho itu bukan dari yang bersangkutan, tapi ada orang lain yang memasang. Itu tidak bisa disebut sebagai melanggar aturan,” tegasnya.
Ia menambahkan, SE Mendagri itu juga berlaku untuk seluruh Pj kepala daerah yang diinginkan pusat. Artinya, Jakarta ingin memperkuat kekuasan di daerah dan itu realitas politik nasional.
“Kalau saya pribadi karena isu Pak Bustami makin kuat, maka rival terberat Mualem cuma Bustami. Artinya peluang itu besar, kalau kita kaitkan dengan titipan Jakarta. Karena beliau bosnya itukan langsung Mendagri, jadi sah saja. Makanya jangan salahkan Pak Bustami,” jelasnya.
Sementara itu, Dosen Fisip USK, Effendi Hasan menilai bahwa setiap pilkada ini memberi arti ganda. Menurutnya, satu sisi pilkada telah memilih calon pilihan rakyat. Namun di sisi lain pilkada juga sering menimbulkan banyak masalah.
“Pilkada itu membutuhkan biaya yang banyak. Tidak hanya menguras APBD, namun juga menguras biaya yang harus ditanggung calon. Pilkada itu juga telah menimbulkan Praktik politik uang yang sangat masif,” jelasnya.
Pria yang bergelar dokter ini juga berlanjut, pilkada juga dapat menimbulkan konflik di masyarakat karena berbeda pilihan.
“Jadi kalau kita lihat Pilkada 2024 di Aceh, saya pikir sebagian kecil terjadi carut marut ini, dan ini memang sudah terjadi,” pungkas Effendi.
