Banda Aceh (AJP) – Memasuki satu tahun pemerintahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh), sejumlah kalangan aktivis mulai melontarkan kritik terhadap kinerja pemerintahan yang dinilai belum menunjukkan capaian signifikan bagi masyarakat Aceh.
Aktivis perempuan Aceh, Yulindawati menyatakan sependapat dengan pernyataan yang belakangan viral di masyarakat dengan istilah “Apa Karya”.
Menurutnya, istilah tersebut mencerminkan kegelisahan publik terhadap capaian pembangunan Aceh selama satu tahun terakhir.
“Pernyataan ‘Apa Karya’ bukan sekadar kritik kosong, tetapi menggambarkan realitas yang dirasakan masyarakat. Hingga saat ini, belum terlihat program besar yang benar-benar memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar yulindawati dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).
Ia menilai, di bawah kepemimpinan Mualem dan Dek Fadh, Aceh justru menghadapi berbagai tantangan yang belum tertangani secara maksimal, baik dalam sektor ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintahan.
Selain itu, yulindawati juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalannya pemerintahan Aceh.
Pengawasan pemerintah pusat penting untuk memastikan jalannya pemerintahan daerah tetap berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
Dalam pernyataannya, yulindawati juga menyoroti berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait kepemimpinan gubernur, termasuk gaya kepemimpinan serta sejumlah janji politik yang dinilai belum terealisasi.
“Janji-janji politik yang disampaikan saat masa kampanye hingga kini belum terlihat realisasinya secara nyata. Pemerintah Aceh harus segera menunjukkan program kerja yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah Aceh dapat segera melakukan evaluasi internal serta mempercepat realisasi program prioritas demi menjawab harapan masyarakat.
Yulindawati pun meminta DPRA memakzulkan mualem sebagai Gubernur.
